PEMILUOleh : Rudi Wahyudi, S.IP

Bila kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, salah satu unsur yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman yang disepakati adalah ” menghalalkan apa yang diharamkan Allah s.w.t, atau sebaliknya mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah s.w.t ” dan ini adalah kaidah. Tetapi tidak disepakati bahwa demokrasi adalah bagian dari nilai yang sesuai dengan kaidah di atas, sesuai pemahaman dan kedalaman orang dalam memahami demokrasi, secara teori dan praktek.

Sayangnya sebagian orang, mengkafirkan begitu banyak kaum muslimin hanya karena mereka terlibat dalam ” sistem demokrasi ” dan mengkafirkan juga orang yang tidak mau mengkafirkan para pelaku demokrasi tersebut. Anda bayangkan, dalam era sekarang yang merupakan age of demokrasi seperti disebut David Held, hampir lebih dari separuh negara di dunia menganut sistem demokrasi dengan beragam variannya, dari demokrasi pancasila sampai demokrasi liberal, berapa ratus juta ummat Islam telah dikafirkan ? dan hanya tersisa mereka yang beriman ?

Mereka memandang demokrasi hanya berdasarkan adagium lama vox populi vox dei, suara rakyat suara tuhan, yang sebetulnya itu juga merupakan majaz, merupakan kiasan atas reaksi bangsa eropa abad pertengahan atas doktrin monarki Eropa di mana keputusan raja adalah keputusan tuhan, perlawanan atas keabsolutan raja. Padahal demokrasi bukan hanya itu, dia saat ini kadang hanya menjadi istilah bagi sistem politik yang membedakan antara dia dan sistem monarki-absolut. Demokrasi saat ini lebih berbicara pada ” succesion ruled by people ” — kembali meminjam istilah Held. Sebuah proses pergantian pemimpin yang diatur oleh kehendak bersama rakyat, sebagai reaksi atas sistem yang absolut. Sebagiannya lagi lebih berbicara tentang ” distribution of power ” pembagian kekuasaan antar institusi politik agar tidak terjadi kewenangan mutlak yang cenderung membuka pintu perilaku otoriter dan diktator.

Saya sangat terkejut, saat menemukan kitab di dunia maya yang memasukkan demokrasi sebagai bagian ajaran dalam buku akidah bab tauhid di mana langsung tercatat di dalamnya ” addimukratiyah kufrun, ” Sejak kapan kitab-kitab tauhid memasukkan sebuah kajian sistem politik dalam bab tauhid. Padahal berbicara demokrasi adalah sangat debatable karena spektrumnya yang sangat luas. Sebagai orang yang pernah 5 tahun belajar ilmu politik dengan sub bidang kaji perbandingan ilmu politik termasuk di dalamnya perbandingan demokrasi, saya melihat fatwa demokrasi kufur itu sangatlah gegabah dan gebyah uyah. Sangat menyederhanakan masalah hanya pada sebuah kiasan vox populi vox dei. Dan ini sangat berbahaya bila dipelajari oleh kaum muda yang tidak memiliki latar belakang syariah tentang apa itu dhawabit takfir dan mawani’ nya, bisa dikafirkan semua hampir 2/3 penduduk planet ini dan tidak tersisa Islam kecuali hanya pada beberatus orang saja. Padahal antara ideologi demokrasi, sistem demokrasi, dan praktek berdemokrasi dari setiap zaman dan setiap negara semuanya tidaklah sama, saling berbeda satu sama¬†lain. Bahkan kadang ada yang menjadikan demokrasi istilah saja tanpa makna.

FAHAM PERTANYAAN, SEPARUH JAWABAN
(Lanjutan Opini : “Demokrasi dan Gerakan Takfir”)

Bila sedang ujian, kita sering mendengar istilah fahmussual nishful jawab, yang artinya seperti judul di atas, memahami kasus adalah separuh dari kebenaran. Begitu pun dalam berfatwa dalam hal-hal yang kontemporer. Ulama yang sama-sama mencapai puncak keilmuan dalam bidang hukum Islam, bisa berbeda fatwanya jika kedalaman faham atas kasus yang akan difatwakan berbeda, karena itu dalam masalah demokrasi, praktek yang kita lihat tidak satu kata dalam menyikapinya, tetapi mereka satu kata dalam menyepakati wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Sebab demokrasi adalah suatu yang sistemik, ada banyak unsur yang berbeda status hukumnya satu sama lain saling terikat dalam satu sistem.

Bila kita tanya apa sih hukum Ideologi Marxis, Marxis berbicara tentang atheisme, agama sebagai candu, tetapi Marxis berbicara juga tentang ideologi pertentangan kelas, dalam bidang ekonomi Marxis berbicara tentang ekonomi yang sentralistik atau terpusat dan melibatkan penuh negara, berbeda dengan sistem ekonomi liberal. Ketiganya ada dalam kajian Marx, tetapi ketiganya mempunya derajat penyimpangan yang berbeda dalam tinjauan hukum Islam, ada yang kufur, dan ada yang tidak sampai jatuh pada kekufuran. Dan dalam prakteknya, negara-negara yang beraliran Marxis pun berbeda seperti dalam pandangan ekonomi misalnya, artinya teori dan praktek kadang tak pula sejalan. Pandangan ekonomi Marx ada kemiripan dengan sosialisme, tetapi kaum sosialis tidak mengadopsi atheisme, karena atheisme adalah inti kekufuran Marx, maka ketika inti kekufuran itu tidak ada, hukum yang berbeda pula harus diterapkan pada kaum sosialis. Jadi dari studi kasus ini, kita tahu inti kekufuran ajaran Marxis ada pada atheisme, bukan ide pertentangan kelasnya walaupun itu tidak kita katakan benar tetapi derajat penyimpangannya berbeda.

Demokrasi, ambillah contoh yang marak saat ini di Eropa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berbicara tentang sekularisme, berbicara juga hak politik sipil, berbicara juga tentang batasan partisipasi warga, sebarapa jauh diperbolehkan, berbicara juga batasan peran negara terhadap hak-hak privat warga negaranya, berbicara juga tentang pola partisipasi warga, pembagian kekuasaan, keseimbangan peran. Bila kita berbicara tentang hukum suara terbanyak, maka dalam kajian demokrasi itu adalah tentang ” majoritarianisme ” tentu dia tidak bisa dihukumi sama dengan masalah sistemik ” distribution of power ” misalnya, dua-duanya nilai demokrasi tetapi mempunya kadar hukum yang berbeda sebab substansinya juga tidak sama. Bila kita ingin menghakimi pemisahan agama dari ruang publik dalam hal ini negara, kita sedang berbicara sekularisme yang memang juga bagian dari demokrasi Eropa, tetapi tentu tidak sama hukumnya dengan pembahasan tentang kebolehan memberikan hak-hak sipil pada warga negara dan seberapa jauh peran masyarakat dalam ikut mengatur negara di mana dalam negara demokratik, demokrasi adalah state ruled by people, ini juga nilai demokrasi tapi tidak sama status dan substansi hukumnya dalam pandangan Islam.

Jadi, hukumilah substansinya tidak hanya sekadar nama, al ibratu bil musamma la bil asma. Sebab kadang ada juga negara otoriter yang juga memberi namanya dengan sebutan demokrasi yang dalam istilah ilmu politik seperti disebut Heywood disebut dengan sebutan totalitarian democratism yaitu sebuah negara yang dipimpin oleh para diktator tetapi sering menggunakan istilah-istilah demokrasi dalam pemerintahannya dan ini sebetulnya perilaku negara-negara Arab dan teluk seperti konsep demokrasi kerakyatan ala Khaddafi di era lampau yang secara praktek adalah otoritarianisme. Belajarlah pada Hasan Al Banna dalam menghukumi tentang apa itu nasionalisme, substansi yang berbeda, berbeda pula hukumnya. Tidak semata demokrasi itu kufur apa pun isinya, sebab nilai demokrasi bukan hanya satu tapi banyak, mana yang mau dihukumi syirik akbar dan mana yang bukan ? Wallahu a’lam