Oleh : Agus Supriyadi

Purwokerto. Jumat, 22 April 2011. Dimulai pada pukul 22.30 dan diselesaikan hari sabtu pukul 12.35 – 14.30 (Tanggal 22 April adalah bertepatan dengan hari lahir saya)

Saat ini, saya akan menyampaikan kepada antum sebuah tema yang menurut saya tema ini menjadi sangat penting dalam kehidupan berjama’ah kita, yaitu tentang jama’ah itu sendiri. Oleh karena itu, tulisan kali ini saya beri judul “Hakikatnya PKS adalah Jama’ah, bukan Partai”.

Setelah saya cermati dari beberapa kader yang berbicara tentang dakwah, jamaah dan PKS, saya menemukan sebuah titik perbedaan yang mendasar, salah satu titik perbedaan antara saya, antum  dan dengan sebagian ikhwah yang lain (yang berbeda pendapat) adalah dalam memandang hakikat PKS. Buat saya, PKS adalah sebuah jama’ah, meskipun jama’ahnya menjadi partai tetap saja secara hakikatnya PKS adalah sebuah jama’ah (Al hizb huwa al-jama’ah, wal jama’ah hiya al-hizb). Menjadi jama’ah, berarti tunduk pada aturan-aturan dalam sebuah jama’ah. Apa dan di mana didefinisikannya aturan-aturan jama’ah itu? Tidak lain dan tidak bukan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Jadi apapun tindakan dan langkah PKS, bagi saya tolok ukurnya bukan tindakan dan langkah partai lain, tapi Quran dan sunnah. Saya tidak ambil pusing kalau PKS masih disebut sebagai partai terbaik oleh sebagian kalangan, karena membandingkannya dengan partai lain yang sudah bangkrut secara moral dan akhlak. Bagi saya kalau Quran dan sunnah bukan lagi pedoman utama seperti yang mulai terlihat saat ini di PKS, maka PKS sudah menyimpang dari pakem hidup jama’ah.

Paragraf di atas menggambarkan point of view saya terhadap PKS yang notabene adalah jama’ah ikhwanul muslimin. Lalu bagaimana dengan sebagian ikhwah lain? Nah, di sinilah masalahnya. Sebagian ikhwah lain memandang PKS ini murni sebagai partai politik. Sehingga masih bisa dengan berbahagia (di tengah maraknya fenomena penyimpangan terhadap Quran dan sunnah) mengatakan bahwa PKS lebih baik dari partai lain, target 20% adalah kemenangan dakwah, PKS masih “memenangkan” suara meskipun anggaran iklannya di bawah Gerindra, dan berbagai parameter dan tolok ukur atau kuantifikasi duniawi lainnya. Jadi mereka melihat PKS hanyalah sebuah partai politik berbasiskan Islam biasa, seperti halnya PPP. Padahal amat berbeda, PKS adalah sebuah jama’ah minal muslimin, yaitu jama’ah ikhwan. Salah satu perbedaannya, sebagai contoh: silahkan cari saja di partai politik lain keberadaan lembaga mufti (Dewan Syari’ah Pusat PKS), yang berfungsi sebagai mufti atau yang berhak memberikan landasan hukum Islam terhadap PKS (sesuai AD/ART), tidak akan kita temui lembaga semacam ini di parpol lain. Lalu muncul pula pendapat, buat siapa yang tidak memilih PKS waktu pemilu yang lalu, berarti tidak berhak memperhatikan dan mengkritik PKS lagi, juga sudah bukan bagian dari PKS. Ini betul-betul melihat PKS sebagai parpol murni, bukan sebuah jama’ah minal muslimin.

Pemahaman sebagai parpol murni ini sungguh memprihatinkan. Karena betul-betul menyalahi dari hakikat PKS itu sendiri sebagai sebuah jama’ah ikhwan. Saya memandang amat penting memberikan pemahaman kepada diri saya sendiri dan ikhwah terutama yang baru bergabung di PKS pasca 2004 yang sudah hingar bingar dengan politik praktis, tentang hakikat PKS ini sebagai jama’ah. Apalagi kader-kader yang belum lama di takwin (dibentuk), baru bergabung dan baru saja dinaikkan marhalahnya  tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 maka harus difahamkan sebenar-benarnya apa itu jamaah, dan untuk apa sebenarnya mereka memilih bergabung dengan jamaah dakwah ini. Jangan malah ditinggalkan begitu saja, apalagi hak-hak tarbawinya tidak pernah didapatkan.

Di forum atau mailing list PKS, bahkan ada yang mempertanyakan dari mana asalnya doktrin partai jama’ah ini, bahkan ada yang mengatakan adalah ngawur menyatakan PKS adalah jama’ah ikhwanul muslimin (karena mengira itu adalah nama ormas pimpinan seorang habib tuna netra di Kwitang, Jakarta, hafidzahullah). Saya maklum kalau yang menulis itu kemungkinan bukan kader tarbiyah, tapi saya heran karena begitu banyaknya kader tarbiyah di forum itu, tidak ada yang memberikan koreksi tentang hakikat jama’ahnya PKS ini. Entah mereka tidak tahu, atau mereka sengaja membiarkan arus pemahaman parpol murni ini.

Padahal doktrin partai jama’ah di PKS ini jelas sekali, kalau ada kader PKS yang tidak tahu, mungkin karena masih amat pemula, atau mungkin liqo usrahnya ngompol melulu (ngompol = ngomongin politik).

Inilah yang selalu coba saya sampaikan di sini, seperti yang saya paparkan pada kalimat pertama di paragraf pertama yang menjadi “pintu gerbang” pertama.

Karena dari situlah titik tolak saya melihat PKS. Sehingga apapun masalah, saya melihatnya dari pemahaman saya terhadap Quran dan sunnah, dan berhubung saya orang awam, saya coba melihatnya dari pemahaman para ulama umat ini, saya sebutkan nash yang saya ambil, saya sebutkan kitab referensi ulama yang saya gunakan, lalu saya sebutkan sumber informasi masalah yang saya sorot. Sehingga ikhwah pembaca bisa menelaah sendiri, karena sumber masalah dan tolok ukur kritiknya saya sebut. Lucunya, ketika menanggapi kritik dari saya atau mungkin para asatidz lain, kader PKS menggunakan referensi kejama’ahan, maka keluarlah argumen ghibah, membuka aib, fitnah, najwa, dll yang semuanya ditempatkan tidak pada porsi yang tepat.

Jadi ketika bicara soal target dan kemenangan politik (atau syahwat politik), mereka lihat ini sebagai sebuah parpol murni yang juga harus bersaing dan mengalahkan parpol lain, termasuk mengalahkan parpol Islam lain yang notabene adalah saudara-saudara seaqidah. Tapi ketika dikritik, maka ditangkislah dengan segala dalil jama’ah. Jadi sangat tidak konsisten, mohon maaf saya sampaikan ini kepada ikhwah pembaca.

Misalnya ketika Bpk Anis Matta dan TPPN mengatakan bahwa kita (PKS) akan meninggalkan politik aliran. Ikhwah yang melihat PKS ini sebagai parpol murni mendukung pernyataan itu dengan segala argumen politiknya. Padahal kalau kita tilik doktrin “Al hizb huwa al-jama’ah, wal jama’ah hiya al-hizb”, ini berarti al hizb yang notabene juga jama’ah ini, akan meninggalkan politik aliran, dengan kata lain: jama’ah minal muslimin ‘al ikhwan al muslimuun’ ini akan meninggalkan politik aliran atau politik Islam. Ini sangat keblinger. Tidak bisa beralasan itu hanya komunikasi politik belaka. Karena belum pernah sekalipun terjadi di era shalafus shalih adanya komunikasi politik dengan non muslim bahwa mereka akan meninggalkan politik aliran (Islam). Apalagi ini di Indonesia, 88% populasi adalah muslim.

Semunya harus ‘clear’ dahulu tentang hakekat jati diri PKS ini. Apakah PKS ini masih memegang prinsip: Al-jama’ah hiyal hizb, dan al-hizb huwal jamaaah, atau tidak? Kalau PKS itu sudah berlepas diri dari prinsip awal ketika didirikannya, yang menganut prinsip: Al-jama’ah hiyal hizb, dan al-hizb huwal jama’ah, dan sudah menjadi keputusan institusi tertinggi di dalam jama’ah itu, yaitu Majelis Syuro, dan diumumkan ke seluruh lingkungannya (jaringan Tandzim), sehingga menjadi partai politik an sich (bahtah), it is really no problem. Tidak masalah. It is ok. Agar para kader tidak ‘confuse’ (bingung), dan sikapnya menjadi mendua. Selama ini tidak ada ketegasan, maka akan selalu menimbulkan ‘big question’ bagi setiap kader.

Sementara kadernya, ingin hidup dengan bersih, meniti jalan yang benar, yang haq, dan menjauhi murka Allah, di sisi lain, kebijakan partai dan pemimpinnya (qiyadahnya), melakukan pilihan-pilihan politik dan kebijakan yang ‘openly’, yang kata sebagian kader menjadi partai inklusif, atau terbuka. Silahkan PKS men-‘declare’ bahwa PKS, tidak lagi pertai da’wah, tidak ada kaitannya dengan segala hal yang berbau dengan Islam, dan katakan dengan tegas, bahwa PKS itu bukan sebagai personifikasi jama’ah Ikhwan, dan tidak lagi menganut prinsip: ‘bersih, peduli, dan profesional’, ini akan lebih clear.

Sehingga, para kader dapat menerima fakta kenyataan yang ada, dan apapun nanti sikap mereka. Karena saat ini, para kader masih memahami PKS itu, tak lain adalah jama’ah Ikhwan di Indonesia. Ini akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi kader, dan terus-menerus dalam ‘ambivalensi’, di satu sisi masih ingin PKS dicitrakan sebagai kumpulan orang-orang memiliki komitment terhadap al-haq (Islam), tapi dalam berpolitik praktis tidak mau menunjukkan komitmentnya kepada prinsip dasar yang menjadi prinsip idealnya.

Para pemimpin PKS tidak dapat terus-menerus melakukan manipulasi terhadap kadernya dan masyarakat secara umum, dan jargon dan citranya sebagai sebuah entitas politik, yang memiliki komitment yang bersifat ideal. Karena, yang bersifat ideal itu, hanya ketika entitas itu masih berpegang prinsip (mabda’) Islami.

Dengan citra inklusif atau terbuka, seperti yang beberapa kader dan qiyadah inginkan saat ini, PKS menjadi ‘rumah besar’, yang dapat dihuni segala macam bentuk manusia dan dengan eksistensinya dan kecenderungannya. Tidak ada lagi, terminologi, antara haq dan bathil, halal dan haram, baik dan buruk, serta kafir dan mukmin. Karena, seperti yang diidealkan oleh para kader bahwa PKS menjadi partai yang inklusif.

Namun, pendiri jama’ah Ikhwanul Muslimin, Imam Hasan al-Banna, ketika berbicara tentang politik, beliau mengatakan: “Wahai kaum kami, sungguh ketika kami menyeru kalian, ada Qur’an di tangan kanan kami, Sunnah di tangan krii kami, dan jejak para pendahulu yang shalih dari putra-putra terbaik umat ini adalah panutan kami. Kami menyeru kalian kepada Islam, ajaran-ajarannya, dan hukum-hukumnya. Apabila menurut kalian seruan ini adalah politik, maka itulah politik kami. Apabila orang yang menyeru kalian kepada itu semua adalah politikus, maka Alhamdulillah kami adalah orang-orang yang paling ulung dalam politik”.

Dan, jama’ah Ikhwan di Mesir, setahu saya masih seperti itu, belum berubah pandangannya, sampai sekarang. Meskipun di Mesir kehidupan politik lebih sulit, tertutup, dan pemerintahannya tidak memberi peluang bagi Ikhwan, tapi Ikhwan masih tetap bisa eksis, dan mengembangkan gerakannya, dan sekarang mereka memiliki perwakilan di Parlemen Mesir, 78 anggota, melalui calon independen. Apakah jama’ah Ikhwan di Mesir mengubah sikap dan pandangannya menjadi gerakan yang inklusif, terbuka? Mestinya, Ikhwan mempunyai peluang melakukan negosiasi politik dengan Mubarak, dan dapat berbicara tentang kekuasaan, tapi tidak dilakukannya. Ikhwan di Mesir masih terus melakukan amal Islami, di parlemen, di berbagai institusi masyarakat, dan lainnya, termasuk lembaga profesi. Tidak ada perubahan.

HAMAS, di Palestina, di tahun 1996, sudah ada keinginan untuk ikut pemilu, tapi ditunda, sampai baru tahun 2006 HAMAS ikut pemilu, dan memenangkan suara 60 persen. Sekarang posisinya HAMAS kokoh, menghadapi Israel, AS, Uni Eropa, Rusia, mereka tidak mau goyah dengan prinsip dan keyakinan politiknya. HAMAS tidak dapat didikte oleh siapapun. Kalau mau kekuasaan dan hidup enak para pemimpinnya “it is very easy”, hanya dengan cara: mengakui ‘Eksistensi Israel’, selesai. Tapi, pilihannya adalah berperang dengan musuh Allah Azza Wa Jalla, yaitu Zionis-Israel laknatullah alaihi. Semua itu, hanyalah membuktikan, komitment para pemimpin HAMAS, dan jama’ah Ikhwan yang ada di Palestina, mereka menyakini Islam, dan hal yang bersifat ideal. Karena, mereka yakin akan janji Allah Rabbul Alamin, ketika sesudah meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak penting kekuasaan kalau hanya menjadikan hidup mereka menjadi hina dina dimata musuh Allah Azza Wa Jalla. Camkan itu wahai ikhwah.

Tapi, ada contoh yang paling masyhur, tokoh yang menjadi buah bibir dan kehidupannya difilmkan, seorang wanita Mesir, dan kemudian menjadi penguasa, yaitu Cleopatra. Dia adalah tipologi manusia yang sangat mengejar kekuasaan, sampai untuk mendapatkan kekuasaan di Mesir, maka Cleopatra menyerahkan ‘tubuhnya’ untuk dizinahi oleh Julius Caesar, dan mempunyai anak dari hasil perzinahan itu. Itulah contoh dalam sejarah kuno, tokoh yang sangat oportunis, pragmatis, dan ambisius, sampai bersedia menjadi pelacur hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan.

Sejarah dalam kehidupan juga mengajarkan ada manusia yang tetap komitment dengan Allah Azza Wa Jalla, dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak umatnya. Nabi Luth alaihisalam, tidak mengikuti umatnya yang melakukan perbuatan ‘faqisah’ (dosa besar) dengan melakukan ‘liwat’ (homo). Seharusnya, kalau Nabi Luth alaihis salam ingin mendapatkan pengikut yang banyak, mengapa Nabi Luth alaihissalam, tidak juga melakukan ‘liwat’? Juga Ibrahim alaihissalam, yang umatnya, dan bapaknya Azhar, yang masih menyembah berhala, mengapa Ibrahim alaihissalam tidak ikut menyembah berhala? Bahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam, harus berpisah dengan orangtuanya, yang secara emosional memiliki hubungan yang luar biasa. Tapi, sekali lagi itu tidak menjadi pilihan Ibrahim alaihissalam.

Cerita tentang inklusif itu, sudah jadul, yang paling awal mempunyai gagasan adalah alm Nurcholis Madjid, yang pernah diawal Orde Baru, membuat jargon: “Islam Yes, Partai Islam No”. Itulah yang pernah dikatakan Nurcholis, dan ia mendapatkan julukan sebagai bapak ‘pembaharuan Islam’, karena pikirannya yang menolak Islam sebagai pendoman hidup, dan pandangannya yang inklusif dan pluraris, dan generasi penerusnya adalah orang-orang JIL, yang menjadi ‘proxy’, kaki tangan AS dan Yahudi.

(Tulisan ini bukan mutlak tulisan saya, ini adalah tulisan akh samil dan akh dodi suhendra yang saya komparasikan menjadi satu. Cukup sederhana memang, namun sarat akan makna, ilmu, pelajaran dan pencerahan akan bekunya pemahaman kita tentang hakikat jamaah)