Tanggal 13 September 2008, Panja DPR dan Pemerintah melakukan uji publik terhadap naskah RUU Pornografi hasil Panja, di tiga provinsi: Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku, serta di DKI Jakarta pada 17 September 2008.

Sehubungan dengan hal tersebut kami, sebagai masyarakat yang peduli bahaya pornografi menyatakan sikap:
1. Masalah pornografi saat ini sudah sangat meresahkan, karena tersebar luas dan bebas, melalui berbagai media komunikasi, mudah mengaksesnya, dan tidak jelas sanksi hukumnya. Korban akibat maraknya pornografi semakin hari semakin muda usianya. Besarnya uang negara dan masyarakat akibat dibelanjakan untuk pornografi, telah menjadi pemborosan yang sia-sia. Untuk itu, produk hukum lex spesialis yang mampu secara efektif mencegah berkembang luasnya pornografi, sangat kami nantikan.

2. Memberikan apresiasi yang besar kepada DPR dan Pemerintah yang telah dengan serius meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga mampu menghasilkan naskah RUU tentang Pornografi yang jauh lebih akomodatif.

3. Kami mengharapkan naskah tersebut mampu menjadi payung hukum untuk menghambat laju pertumbuhan pornografi dan industri pornografi, yang mendukung dan memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada antara lain: Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya mengenai pornografi melalui media internet, dan yang dapat menimbulkan efek jera pada pelaku, tidak multi interpretatif, dan aplikatif.

4. Untuk itu, kami mengusulkan mempertegas definisi pornografi, karena semua pasal lainnya mengacu kepada definisi pornografi yang jelas.
a. Pada Pasal 1 ayat 1 tentang Definisi Pornografi: frasa “materi seksualitas” sebaiknya diganti dengan frasa “materi seksual yang mesum dan cabul” . Bunyi Pasal 1 butir 1 RUU Pornografi, usul kami menjadi :
Pornografi adalah materi seksual yang mesum dan cabul yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Alasan: frasa “materi seksualitas” potensial mengundang banyak kebingungan dan kerancuan. Dengan mengubahnya menjadi “materi seksual yang mesum dan cabul”, maka jauh lebih implementatif.
b. Poin “Seni dan Budaya” pada pasal 14 sebaiknya dihapuskan karena dapat memicu perdebatan dan multi interpretasi, contoh: materi pornografi yang cukup besar beredar di masyarakat berbentuk FILM, FOTO, LUKISAN; padahal ketiganya masuk dalam kategori seni dan budaya. Oleh karena itu, pengaturannya sebaiknya tercakup pada pasal 13 saja. Perkecualian hanya untuk lembaga yang mendapat kewenangan dari pemerintah, misalnya polisi, jaksa, KPAI dan sebagainya, sebagaimana tercantum pada pasal 6.
c. Pasal 14 secara keseluruhan sebaiknya dihapuskan, karena kegiatan adat istiadat, dan ritual tradisional tidak termasuk pornografi sehingga tidak perlu dikecualikan. Demikian juga dengan kegiatan pendidikan, karena pendidikan seks sekalipun tidak memerlukan pornografi yang mesum dan cabul.
d. Mengusulkan ada penambahan Bab baru yang mengatur tentang pembentukan KOMISI PEMBERANTASAN PORNOGRAFI; yang berisi tugas, kewajiban, struktur keanggotaan, dan kedudukan. Pentingnya lembaga ini, untuk menjaga efektifitas implementasi RUU tentang Pornografi setelah diundangkan.
e. Untuk menjamin efek jera kepada pelaku pornografi dan rasa keadilan masyarakat, maka pada Bab VII tentang ketentuan pidana seperti yang termaktub pada pasal 30-39 kata “atau” diusulkan untuk diganti dengan kata “dan”.
f. Pada pasal 40 ayat 7 diusulkan untuk diubah redaksionalnya menjadi: ”dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap korporasi dijatuhkan pula pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga ) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini”
g. Pada Pasal 41, kata “dapat” sebaiknya dihilangkan. Pada poin C tentang “perampasan kekayaan hasil tindak pidana” sebaiknya ditambahkan “perampasan aset dan kekayaan hasil tindak pidana” .
Alasan: Kata “dapat” sebaiknya dihilangkan agar hakim lebih cenderung untuk memberikan sanksi tambahan kepada korporasi (industri) pornografi. Tujuannya, agar korporasi tersebut tidak lagi dapat memproduksi/mendistribusikan pornografi, setelah keluar dari penjara atau mendapat sanksi denda. Alasan ini juga mencakup ditambahkannya frasa “perampasan aset” pada Pasal 41 poin C.
5. Menghimbau kepada media massa dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal RUU Pornografi ini agar efektif dan segera mempunyai kekuatan hukum, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, meredam konflik horizontal, dan terus melakukan penyadaran kepada masyarakat luas tentang bahaya pornografi dan kejinya perbuatan industri pornografi.

Sekjen ASA Indonesia, Inke Maris MA: “Perkembangan teknologi modern dan pemanfaatannya di masyarakat untuk tujuan yang baik sering disalahgunakan, seperti antara lain untuk industri pornografi sebagai bagian dari industri seks komersial yang berakibat pada berbagai tindakan pidana keji seperti perdagangan orang (mayoritas perempuan muda dan anak), tindakan kekerasan pada perempuan dan anak dan penggunaan anak sebagai obyek sex yang diperjual belikan melalui dunia maya semakin berusia muda bahkan sampai usia 5 tahun, menjadikan rancangan undang undang pornografi sangat mendesak untuk diundangkan, sebagai rambu-rambu pengaman bagi generasi muda kita agar dapat tumbuh dalam iklim yang lebih sehat”

Azimah Soebagyo, Ketua Masyarakat Tolak Pornografi : Tidak cukup hanya berkata “TIDAK ” pada pornografi, karena yang kita lawan adalah industri multinasional yang beraset milyaran dolar. Oleh karena itu, harus juga di barengi dengan gerakan yang strategis dan sistematis, serta payung hukum yang efektif. Untuk itulah RUU tentang pornorafi penting untuk segera di undangkan
Demikian pernyataan sikap kami, untuk dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Jakarta, 17 September 2008
Atas Nama Masyarakat

Inke Maris,
Sekjen Aliansi Selamatkan Anak Indonesia

MA Azimah Soebagyo
Ketua Umum Masyarakat Tolak Pornografi

Aliansi Selamatkan Anak Indonesia

Aliansi Selamatkan Anak Indonesia

KAMMI Daerah Purwokerto Peduli

KAMMI Daerah Purwokerto Peduli

Pusat Komunikasi Daerah Purwokerto

Pusat Komunikasi Daerah Purwokerto

Persaudaraan Muslimah

Persaudaraan Muslimah

JANGAN BUGIL DEPAN KAMERA

JANGAN BUGIL DEPAN KAMERA

PERHIMPUNAN MASYARAKAT TOLAK PORNOGRAFI

PERHIMPUNAN MASYARAKAT TOLAK PORNOGRAFI

Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa

Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa

Forum Indonesia Muda (FIM)

Forum Indonesia Muda (FIM)

Anak Dan Buah Hati

Anak Dan Buah Hati

Komite Indonesia Untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi

Komite Indonesia Untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi

Gerakan NasionalAnti Pornografi

Gerakan NasionalAnti Pornografi

Gerakan Nasional Tolak Pornografi

Gerakan Nasional Tolak Pornografi

Forum Masyarakat Banyumas Anti Pornografi dan Porno Aksi

Forum Masyarakat Banyumas Anti Pornografi dan Porno Aksi

Lembaga Management Pendidikan Indonesia (LMPI)

Rumah Parenting Buah Hati

Aliansi Masyarakat Tolak Porno (Amorno). dll.