KAJIAN LOGIS PRO – KONTRA RUU PORNOGRAFI

a. Pemberlakuan RUU-P akan memasung kreativitas dan melanggar kebebasan berekspresi?

 Apakah demikian sempit kreativitas yang dimiliki anak bangsa sehingga akan merasa dipasung dan dilanggar haknya ketika tidak diperbolehkan memproduksi materi yang mengandung unsur pornografi ? Di RUU ini tidak ada pasal yang mengatur kreativitas! Apa selama ini kita pernah merasakan pengungkungan kreatifitas yang sebenarnya,, haloo,, kita bahkan tidak pernah merasakan hidup dengan pemenjaraan kreatifitas seperti di jaman Renaissance!! Selain itu, seni adalah hal yang subjektif. Begitu masuk di ruang publik, “seni” itu harus siap untuk ditolak, dikritisi, dsb. Nah, apakah yang dilakukan oleh pekerja seni kita sekarang adalah berkesenian bukan merupakan aktivitas bisnis, kenapa? Seniman akan menghasilkan karya yang ‘then money will follow’, tapi mengapa kenyataannya sekarang justru sebaliknya?? Kreativitas timbul justru karena adanya batasan!! Apakah seluruh seniman (disangka) berpikiran cabul sehingga tidak bisa berkarya tanpa pornografi ??!!! Alasan dengan penolakan ini sungguh menghina dan merendahkan seniman dan makna seni itu sendiri.
b. RUU-P akan memberangus kebudayaan dan mematikan industri pariwisata?
 Menurut DR Taufik Pasiak neurosaintis UNSRAT Manado, secara naluri, manusia dapat membedakan mana porno dan tidak. Jadi tidak perlu dikuatirkan bahwa kebudayaan, adat istiadat dan ritual agama akan tersandung UUP,karena memang BUKAN produk Pornografi sehingga RUU-P tidak terlahir untuk mengatur hal-hal tersebut.Sebab itu, Pasal 14 RUU-P harus dihapuskan karena akan menjadi celah legalisasi pornografi dan justru melemahkan UU ini. Industri pariwisata di Bali, Yogya, dan daerah lain tidak akan terusik dengan adanya RUU-P, karena turis datang untuk pesona budaya dan alam, bukan mencari kecabulan. (Lihat gambar di bawah ini, tidaklah perlu kecerdasan untuk dapat membedakan mana budaya dan yang mana yang produk pornografi bukan ??!)

c. Pemberlakuan RUU-P tidak mendidik masyarakat, karena masyarakat melakukan perbuatan – perbuatan bermoral sekedar dilandasi keterpaksaan sebagai akibat diterapkannya hukum, bukan karena kesadaran?
 Hukum dibuat ketika dirasakan adanya problem sosial dalam masyarakat yang tidak dapat ditangani lagi oleh kesadaran pribadi dan norma sosial yang ada. Lagipula, yang mengatur moral itu syapa??? Yang memblowup isu tersebutkan justru pihak kontra UU-P. Kami menghendaki UU untuk mengatur tindakan kriminalitas bidang pornografi yang tidak diakomodir oleh perundang-undangan yang ada sekarang.
d. UU P adalah UU yang mubazir? ( Perspektif hukum; apa tidak cukup KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Pers, UU Trafficking ? )
 Menurut mereka yang kontra, kalau tujuannya adalah menekan merebaknya pornografi maka tidak diperlukan produk hukum lagi semacam UU-P, tinggal diefektifkan saja undang-undang yang sudah ada seperti KUHP dan UU Pers. Alasan ini tidak dapat diterima. Faktanya, perangkat hukum yang ada seperti KUHP dan UU Pers selama ini tidak berdaya dalam menjerat kasus-kasus pornografi. Selain itu diperlukan Lembaga Penyangga yang tugas, kewajiban, struktur keanggotaan dan kedudukannya diatur dalam UU-P ini dengan tujuan menjaga efektifitas implementasi UU-P setelah diundangkan
 KUHP:

281 : Barang siapa merusak kesopanan di muka umum diancam 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp. 4.500,00

282 : Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan, membuat, mengirim langsung tulisan, gambar atau barang itu diancam pidana 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 45.000,00

283:Barang siapa menawarkan, mempertunjukkan kepada orang yang diketahui belum berusia 17 tahun gambar yang menyinggung kesopanan, hukuman 4 bulan atau denda Rp. 9.000,00

Pengertian / definisi tentang kesusilaan banyak dikemukakan para ahli hukum. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan apakah yang dimaksud dengan delik kesusilaan itu sama dengan delik pornografi.

Masalah pornografi tidak hanya terkait delik pornografi (definisi pornografi) melainkan hal lain seperti penutupan/pencegahan akses terhadap pornografi, pornografi yang melibatkan anak, tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memberantas pornografi, dsb. Hal-hal tersebut tentu saja tidak diatur oleh KUHP sebab KUHP adalah sebuah ketentuan hukum umum (lex generalis).

 UU Perlindungan Anak

Tidak ada pasal yang mengatur pornografi pada anak (child pornography) ataupun membatasi akses anak pada pornografi

Pasal 66:
Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Pasal 82:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman, memaksa, kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun, atau denda tertinggi Rp. 300 juta dan terendah Rp. 60 juta.

Pasal 88:
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

– Pengertian eksploitasi ekonomi dan/atau seksual adalah yang dilakukan secara tertutup namun lebih banyak yang dilakukan secara terbuka melalui publikasi media cetak, elektronik, audio visual dan perangkat teknologi informatika serta industri hiburan
– Tidak ada pasal yang mengatur pornografi anak atau pun yang membatasi akses anak pada kejahatan pornografi
– Konvensi Hak Anak belum semua diratifikasi di Indonesia

 UU Penyiaran No. 32/2002

Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak maka penyelenggara penyiaran wajib bertangung jawab menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan YME dan Keadilan yang Adil dan Beradab.

 UU Pers
Tidak mengatur pornografi
Pasal 5 ayat 1: Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
Pasal 13 ayat 1a : Perusahaan iklan dilarang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
e. UU P mencerminkan tirani mayoritas atas minoritas ?
 Indonesia adalah Negara yang sangat tertinggal dan terbelakang untuk regulasi pornografi, ironis sekali mengingat dasar negara adalah Pancasila. Negara seliberal Amerika, untuk Federal bahkan memiliki beberapa undang-undang pornografi antara lain: CSEC ( Children Sexual Exploitation Crimes ), Child Pornography Prevention Act, Prosecutorial Remedies and Other Tools to End Exploitation of Children Today Act sementara untuk negara bagian juga ada. Dari 50 negara bagiannya, hanya 4 yang belum memilikinya. Di Indonesia, mulai dari KUHP, UU Perlindungan Anak, Undang-undang Pers terbukti tidak ada yang memadai untuk mengatur pornografi, terutama pornografi anak.
f. UU-P akan memicu disintegrasi (perpecahan) bangsa ?
 Menggelikan, logikanya bisa dipertanyakan; apakah pornografi akan mempersatukan bangsa ini ? Ancaman ini justru harus dikritisi. Usut tuntas, jangan-jangan ini provokasi negara asing yang punya kepentingan agar bangsa ini pecah, dan berkolaborasi dengan antek-anteknya, kelompok yang memang tidak inginkan kesatuan NKRI. Bukan isu RUU-P saja yang memunculkan ‘lagu lama tak bermutu’ini. Beberapa tahun lalu juga terdengar ketika UU Sisdiknas diwacanakan, juga ketika seorang Presiden akan ‘diimpeach’ bertebaran ancaman propinsi itu-itu akan merdeka, meski hanya berupa pepesan kosong. Sang presiden tetap dilengserkan, tapi rakyat tetap kokoh bersatu di bawah naungan Garuda Pancasila, karena tanah tumpah darah kita hanya Indonesia.
g. UU-P akan mendiskriminasi & mengkriminalisasi perempuan?
 Jika kita bicara hakekat, tentu keberadaan UU manapun memang untuk mengkriminalisasi seseorang/kelompok. Kenapa tidak pernah ada yang memaknai UU Korupsi, UU Terorisme, atau bahkan KUHP sebagai bentuk dari kriminalisasi terhadap Pejabat? golongan Islam garis keras? Atau kriminalisasi terhadap orang miskin? Dalam Draft RUU-P yang diuji publikkan, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan itu. Yang ada RUUP mengkriminalkan penjahat pornografi tanpa pandang bulu, baik perempuan, maupun laki-laki. Pernyataan pihak ttg hal ini, berarti telah melecehkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Tinggal tugas masyarakatlah memperkuat pengawasan terhadap proses penyidikan dan penyelidikan, tapi bukan meniadakan UU !!!
h. Pemberlakuan UU P berarti “Islamisasi”/ “Talibanisasi” ?
 Pornografi bukan hanya mengakomodir kepentingan umat Islam. Tidak ada satu pasalpun yang menyebut aurat sebagai tolok ukur. Korban badai pornografi juga tidak pandang agama. Bisa menerpa orang Islam, Kristen, Hindu, Budha, juga orang tak beragama. Jadi pornografi mestinya concern semua orang yang beragama maupun yang atheis. Yang melarang pornografi tidak saja agama Islam, mari kita lihat ajaran Katolik: Katekismus Gereja Katolik memberikan tiga alasan mengapa pornografi adalah salah dan dosa;

PERTAMA, pornografi melanggar keutamaan kemurnian. Setiap umat Kristiani dipanggil untuk hidup murni, sebab itu ia wajib menghormati kekudusan seksualitas kemanusiaannya sendiri, yang meliputi integrasi jasmani dan rohani dari keberadaannya. Yesus mengajarkan, “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.” (Mat 5:27-28).

KEDUA, pornografi sangat merusak martabat semua mereka yang ikut berperan (para aktor, pedagang dan penonton). Masing-masing dari mereka mengeksploitasi diri atau mengeksploitasi yang lain dengan suatu cara demi kenikmatan atau keuntungan pribadi. Secara keseluruhan, martabat manusia – baik ia yang berpose, ia yang memproduksi, ia yang memperdagangkan, ataupun ia yang menikmatinya – direndahkan.

KETIGA, mereka yang terlibat dalam pornografi membenamkan diri dalam suatu dunia semu, dunia khayalan, lepas dari dunia nyata. Pornografi menarik orang untuk masuk ke dalam suatu dunia semu yang menyesatkan dan egois, yang kemudian dapat dilakukan dalam dunia nyata hingga mencelakakan diri sendiri dan orang lain.

Mencermati draft RUU-P yang diuji publikan di 4 kota ( Ambon, Makasar, Banjarmasin & Jakarta ) terlihat nyata bahwa RUU ini sangat encer, penuh toleran bahkan cenderung permisif memandang kejahatan pornografi. Perhatikan bab II pasal 4 ayat 1: Pornografi hanya dimaknai pada persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Hal inilah yang dikritik keras para aktifis Islam. Akan jadi pertanyaan bagaimana dengan payudara, bokong dan paha ( seperti yang termaktub juga dalam PP 7 tahun 1994 tentang aturan sensor film yang jauh lebih ketat sayang tak diindahkan karena tidak ada sangsi ). Panja RUU menjawab, bahwa tidak jadi disebutkannya payudara dalam RUU karena tuntutan pihak kontra bahwa pasal ini akan mengkriminalkan ibu-ibu yang menyusui ( duh naifnya….dan kritik yang sangat membodohi ! ) Jadi terbukti sudah, standard pornografi dalam UU-P ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Ajaran Islam. Di Amerika hampir semua regulasi pornografi diinisiasi oleh kelompok masyarakat gereja. Namun tidak pernah terdengar kelompok agama minoritas di sana seperti Hindu, Budha dan Islam menuduh sebagai ” Kristenisasi ” . Jadi tudingan bahwa RUUP adalah Islamisasi adalah suatu kecurigaan yang sangat tidak mendasar dan mengadu domba antar penganut agama.

Jelas dan nyata, pornografi menimbulkan dampak buruk yang merusak segenap masyarakat, terutama anak-anak.Pornografi mendukung pelacuran, mendukung orang mempertontonkan aurat, mendukung voyeurism (= perilaku di mana orang mendapatkan kenikmatan dengan melihat secara tersembunyi orang lain menanggalkan busana atau melakukan hubungan seksual), dan menganggap semua itu sebagai perilaku yang wajar; pornografi menganggap perempuan sebagai obyek seks belaka yang dipakai guna mendatangkan kenikmatan diri. Sebagian besar pria yang secara rutin menikmati tayangan pornografi membuat mereka menganggap normal serangan terhadap perempuan dalam hal seksual maupun dalam interaksi lainnya; pornografi meningkatkan toleransi atas serangan yang demikian terhadap perempuan dalam budaya yang lebih luas (Surrette, 1992). Yang sangat menyedihkan, dampak terburuk pornografi terjadi atas diri anak-anak, khususnya anak-anak lelaki berusia antara 12 hingga 17 tahun, karena pornografi menggambarkan aktivitas seksual di luar pernikahan sebagai hal yang wajar dan dapat diterima, tanpa menghiraukan ancaman AIDS atau penyakit-penyakit kelamin lainnya yang mengerikan, dan tanpa menghiraukan beban tanggung jawab terhadap kemungkinan hadirnya kehidupan manusia baru.

Sementara sebagian orang berusaha membenarkan penggunaan pornografi demi meningkatkan keintiman dalam hidup perkawinan mereka, sebagian besar dari orang-orang ini lebih mengkhayalkan aktor-aktor dan adegan-adegan dalam tayangan-tayangan pornografi tersebut daripada pasangan mereka. Keadaan yang demikian memerosotkan kesakralan cinta kasih suami isteri menjadi suatu tindak perzinahan – yang satu mempergunakan tubuh yang lain sebagai sumber kenikmatan seksual sementara “bersetubuh” dengan suatu figur khayalan.

Pernyataan mengenai dampak buruk pornografi didukung pula oleh bukti-bukti kriminal. Terdapat bukti akan adanya hubungan langsung antara kasus-kasus pemerkosaan, pelacuran, penganiayaan anak dan penyiksaan fisik terhadap pasangan, dengan maraknya sajian / tayangan pornografi dan gaya hidup mesum dan bisnis yang berorientasi pada seksualitas dalam suatu komunitas (Uniform Crime Report, 1990).

“Sebagai umat Kristiani, haruslah kita waspada terhadap pornografi, bukan hanya menghindari penggunaannya saja, melainkan juga menolak gambar, bayangan atau pemikiran apapun yang muncul secara tak sengaja, seperti misalnya ketika secara kebetulan menyaksikannya saat menonton film”

Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa pornografi merupakan “satu pelanggaran berat,” artinya secara obyektif merupakan dosa berat. Jangan pernah kita menganggap remeh dosa ini dan membiarkannya berakar dalam hidup kita.

• Fr. Saunders pastor of Our Lady of Hope Parish in Potomac Falls.
sumber : “Straight Answers: Dealing with Addictions to Pornography” by Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2004 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; http://www.catholicherald.com

Begitu juga dengan Hindu: Memberikan sesuatu yang merangsang wanita lain, bercanda cabul dengannya, memegang busana dan hiasannya, serta duduk di tempat tidur dengannya adalah perbuatan yang (hukumannya) harus dianggap sama dengan berzina” (Manawa Dharma Sastra VIII.357). “Hendaknya bagian yang sensitif dari tubuh ini jangan diperlihatkan, karena hal itu akan merusak mental dari orang yang melihatnya” (Kama Sutra III.12).

Bukan basa-basi, Nasionalis sejati anti pornografi PASTI !
Dukung dan Sahkan segera RUU-P.

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) DAERAH PURWOKERTO